The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan buku berjudul Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Buku tersebut mendokumentasikan pengalaman 12 penjabat (Pj) kepala daerah selama masa transisi Pilkada 2024, mencakup tantangan dalam pengelolaan birokrasi, kepemimpinan, serta kesinambungan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan perlindungan sosial. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pengalaman para penjabat kepala daerah merupakan studi penting dalam memahami praktik kepemimpinan di tengah transisi politik. Menurut Bima, penjabat kepala daerah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan kepala daerah hasil pemilihan langsung, terutama terkait aspek legitimasi, keterbatasan masa tugas, dan dinamika politik lokal. "Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda," ujar Bima. Ia menekankan bahwa keberhasilan para penjabat dalam menjalankan tugas sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan (leadership) masing-masing individu dalam beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sekaligus Ketua Tim Penyusunan Studi, Ahmad Fajri, menjelaskan bahwa pemilihan 12 narasumber dalam buku ini didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk sektor pelayanan dasar, keterwakilan perempuan, wilayah otonomi khusus, serta hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri. Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih maupun penjabat kepala daerah di masa depan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Penyusunan buku ini didukung oleh program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan antara Australia dan Indonesia. Counsellor Governance and Human Development dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Joanna O'Shea, menyatakan bahwa dokumentasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Joanna menegaskan bahwa meskipun pergantian pemimpin adalah bagian dari sistem demokrasi, proses tersebut tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman para penjabat yang terdokumentasi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pemerintahan selama masa transisi. Article source: Koran Jakarta | Image credit: Koran Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan buku berjudul Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Buku tersebut mendokumentasikan pengalaman 12 penjabat (Pj) kepala daerah selama masa transisi Pilkada 2024, mencakup tantangan dalam pengelolaan birokrasi, kepemimpinan, serta kesinambungan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan perlindungan sosial. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pengalaman para penjabat kepala daerah merupakan studi penting dalam memahami praktik kepemimpinan di tengah transisi politik. Menurut Bima, penjabat kepala daerah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan kepala daerah hasil pemilihan langsung, terutama terkait aspek legitimasi, keterbatasan masa tugas, dan dinamika politik lokal. “Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda,” ujar Bima. Ia menekankan bahwa keberhasilan para penjabat dalam menjalankan tugas sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan (leadership) masing-masing individu dalam beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sekaligus Ketua Tim Penyusunan Studi, Ahmad Fajri, menjelaskan bahwa pemilihan 12 narasumber dalam buku ini didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk sektor pelayanan dasar, keterwakilan perempuan, wilayah otonomi khusus, serta hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri. Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih maupun penjabat kepala daerah di masa depan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Penyusunan buku ini didukung oleh program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan antara Australia dan Indonesia. Counsellor Governance and Human Development dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Joanna O’Shea, menyatakan bahwa dokumentasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Joanna menegaskan bahwa meskipun pergantian pemimpin adalah bagian dari sistem demokrasi, proses tersebut tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman para penjabat yang terdokumentasi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pemerintahan selama masa transisi.
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
